“Sudah 2 jam nih, kapan
nyalanya?”
“Aduh, anakku terpaksa belajar
pake lilin.”
Hmm, malam itu status update
teman-teman hampir senada. Di facebook, twitter, BBM, keluhannya sama. Soal
mati lampu (listrik).
Belum lagi keluhan pengusaha
kecil baik di televisi maupun koran tentang seringnya listrik mati yang
menghambat usaha mereka. Bahkan beberapa terancam gulung tikar. Betapa miris.
Sepertinya pemadaman listrik
semakin menjadi kebiasaan. Padahal tarif listrik baru saja naik. Di sisi lain,
masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati listrik, terutama di
pelosok negeri. Ditambah lagi menurut Menteri ESDM Jero Wacik seperti dilansir www.kompas.com, hingga tahun 2013 PLN memiliki
hutang sebesar 210 trilyun rupiah. Sebuah angka yang fantastis.
Maka PLN harap maklum jika masyarakat mengeluh
dan mempertanyakan kinerjanya. Mengapa
PLN masih saja keteteran melayani
masyarakat? Padahal menurut Jero Wacik, sejak 2009 sampai saat ini, listrik
Indonesia mengalami pertumbuhan dari 16.000 MW menjadi 46.300 MW (www.finance.detik.com, 2013).
Secara kasat mata, pertumbuhan
ini memang lumayan signifikan. Namun bagaimana kenyataan di lapangan?
Masyarakat masih saja mengeluh soal listrik. Yang pemadaman lah, kurang pasokan
lah, bahkan belum terjangkau listrik.
Sebagai salah satu BUMN di
Indonesia, PLN mengelola dana yang
bersumber dari APBN senilai trilyunan rupiah. Dengan dana yang dikelola sebesar
itu, tentu saja PLN rawan
praktik-praktik ‘tak bersih’. Diperlukan komtmen kuat bagi segenap awak PLN dari atas hingga bawah untuk
mewujudkan PLN Bersih. Tentu saja
alangkah baiknya jika para top manajemen memberi contoh dalam hal ‘bersih-bersih’
ini.
Secara internal, yang perlu digarisbawahi adalah proses pengadaan proyek /
Pengadaan Barang dan Jasa dalam
lingkup PLN.
Seperti diketahui, keseharian PLN dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat tentu memerlukan dan menggunakan berbagai komponen untuk mendukung
operasionalnya. Dari pembangunan infrastruktur seperti proyek-proyek pembangkit
listrik, hingga sistem informasi pelanggan. Kesemuanya itu memerlukan ‘pihak
ketiga’ sebagai rekanan PLN.
Pembangkit listrik PLN (sumber: www.republika.co.id) |
Berkaitan dengan hal di atas, jika
ingin berbenah diri, PLN bisa
memulainya dengan:
1. Upayakan proses
pengadaan yang efektif dan efisien.
Para
pejabat/personil yang terlibat dalam proses pengadaan harus memahami dan
mempraktekkan prinsip-prinsip pengadaan
yang baik dan benar. Sehingga diperoleh produk dari pihak ketiga atau rekanan
(baik berupa proyek pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi/perencanaan dan jasa
lainnya) yang sesuai spesifikasi dengan biaya seefisien mungkin. Praktek
pengadaan yang transparan, terbuka,
bersaing, adil dan tidak diskriminatif juga harus diupayakan.
2. Hilangkan
praktik – praktik yang menjurus kepada korupsi.
Sekali lagi,
hal ini juga penting dalam proses pengadaan di lingkup PLN. Sebisa mungkin diupayakan PLN Bersih yang bebas dari penyuapan,
pemerasan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, pilih kasih atau favoritism dan
nepotisme. Konsekuensinya, hanya
rekanan yang ‘bersih’ pula yang bisa bekerjasama dan melaksanakan proyek-proyek
PLN. Hasilnya? Diharapkan proyek berjalan
dengan baik, tepat sasaran, tepat jadwal, dan efisien tanpa menghamburkan dana,
apalagi yang diambil dari APBN. Dengan infrastruktur dan segala komponen lain
yang terpenuhi dengan baik, maka pelayanan PLN
kepada masyarakat pun akan lebih optimal.
3. Efisiensi
mekanisme proyek
Diperlukan
‘keberanian’ (dan tentu saja komitmen) dari para petinggi atau pihak yang
berwenang di PLN untuk mengambil kebijakan pemangkasan birokrasi untuk
efisiensi pelaksanaan proyek. Jangan ada
lagi perantara proyek atau makelar. Dengan demikian, biaya pengadaan proyek
lebih murah, dan harga proyek (maupun produk) yang ‘dibeli’ PLN akan murah juga karena diperoleh
langsung dari pihak penyedia. Akan ada milyaran rupiah uang negara yang bisa
dihemat, dan bisa dimanfaatkan untuk pengadaan proyek yang lain.
Selain itu, untuk mendukung
program PLN Bersih, pelayanan
masyarakat secara langsung juga perlu dicermati. Beberapa masukan dari
teman-teman sesama pemakai listrik dan pelanggan PLN di antaranya:
1. Hilangkan
pungli dari petugas PLN
Misalnya untuk
pelayanan pendaftaran sambungan baru, dan perbaikan jaringan listrik. Seorang teman
pernah dipungut biaya tak resmi dengan alasan untuk ‘mempercepat’ penyambungan
listrik di rumahnya. Mungkin ini hanya ulah sebagian oknum, namun bisa mencoreng
nama baik PLN secara keseluruhan.
2. Respon yang cepat dalam menangani keluhan
pelanggan / gangguan listrik
3. Tersedianya akses pengaduan ‘kecurangan’
petugas
Dan rupanya PLN cukup serius dalam upaya perwujudan PLN Bersih. Di dalam web PLN Bersih dipaparkan komitmen PLN
menuju PLN Bersih dengan
berlandaskan empat pilar berjuluk PITA (Partisipasi, Integritas, Transparansi,
Akuntabilitas) yang telah mencakup semua aspek ‘bersih’ secara menyeluruh,
tak hanya soal pengadaan barang dan jasa saja.
Penandatanganan Deklarasi PLN Bersih (sumber: www.pln.co.id) |
Saat ini PLN juga telah menyediakan media komunikasi agar lebih mudah
diakses oleh masyarakat luas, yaitu melalui Call Center 123, SMS PLN Peduli 081281022000, e-mail pln123@pln.co.id, bahkan akun media sosial
Facebook (PLN 123) dan twitter (@pln_123). Publik juga bisa memperoleh layanan
online via www.pln.co.id. Melalui web
tersebut kita bisa mengakses segala informasi mengenai PLN, termasuk laporan keuangannya.
Kemudahan akses tanpa batas dari PLN (sumber: www.pln.co.id) |
Sementara itu, sambil PLN berbenah diri, kita sebagai blogger bisa aktif menulis di blog dan
menyiarkan berita tentang pelayanan listrik di masyarakat dan suara pelanggan.
Apalagi PLN juga telah membuka pintu dengan diadakannya kumpul bareng blogger
berbincang anti-korupsi dalam acara "Blogger
Berbicara PLN Bersih" beberapa waktu lalu.
Tak lupa, apresiasi pun harus
diberikan kepada PLN untuk setiap langkah perbaikan. Hal ini bisa memotivasi PLN untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya
dan bersemangat untuk mewujudkan PLN Bersih.
Sukses selalu untuk PLN dengan program PLN Bersih-nya. Semoga semakin komit dengan ditetapkannya Dirut PLN Nur Pamudji sebagai peraih Bung
Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2013 kategori pejabat Badan Usaha Milik
Negara.
So, PLN Bersih? Pasti bisa!
Referensi:
***
- http://finance.detik.com/read/2013/10/16/102906/2386688/1034/jero-masyarakat-tambah-ac-dan-tv-berapapun-listrik-dibangun-tetap-kurang
- http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/04/16022377/Jero.Utang.PLN.Rp.210.Triliun
- www.pln.co.id
- www.plnbersih.com
Harapan saya buat PLN, semoga PLN segera memenuhi kewajibannya untuk menyediakan listrik di daerah terpencil dan pelosok. Ya, semoga intensitas mati lampu / listrik tidak sering dilakukan, Sukses selalu PLN ^^
ReplyDelete